Copyright 2018 - Pengadilan Agama Arga Makmur

 

 POSBAKUM / PRODEO

 

1. Hak Mendapatkan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Pengadilan Agama Arga Makmur sampai saat ini belum membuka layanan Posbakum khusus untuk masyarakat kurang mampu atau ekonomi lemah.

2. Hak atas biaya perkara cuma-cuma (PRODEO)

Berikut Panduan Pengajuan Permohonan Prodeo.

Langkah 1. Datang ke Kantor Pengadilan Agama Setempat

 

- Datang ke Pengadilan Agama dan menemui bagian pendaftaran perkara.

- Membuat surat permohonan/gugatan untuk berperkara yang di dalamnya tercantum pengajuan berperkara secara prodeo dengan mencantumkan alasan-alasannya.

- Surat permohonan dapat dibuat sendiri (lihat Panduan Pengajuan Itsbat/Pengesahan Nikah atau Panduan Pengajuan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama). Apabila anda tidak dapat membuatnya, anda dapat meminta bantuan kepada Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) pada pengadilan setempat jika sudah tersedia.

- Jika anda tidak dapat menulis (buta huruf), surat permohonan/gugatan dapat diajukan secara lisan dengan menghadap kepada Ketua Pengadilan setempat.

- Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

 

Langkah 2. Menunggu Panggilan Sidang dari Pengadilan

Pengadilan akan mengirim Surat Panggilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada Penggugat/ Pemohon dan Tergugat/ Termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan/ gugatan.

Langkah 3. Menghadiri Persidangan

 

- Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat.

- Setelah upaya perdamaian tidak berhasil dan surat permohonan/ gugatan tidak ada lagi perubahan, maka sebelum memasuki pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa permohonan yang berkaitan dengan prodeo.

- Majelis Hakim memberi kesempatan kepada termohon/tergugat untuk memberi tanggapan yang berkaitan dengan permohonan untuk berperkara secara prodeo

- Pemohon/Penggugat mengajukan surat bukti seperti : SKTM (dan jika mempunyai dokumen lain seperti Jamkesmas/ Jamkesda/ Askeskin/ Gakin dapat dilampirkan). Terkadang juga diperlukan dua orang saksi (jika Hakim memerlukannya). Saksi adalah orang yang mengetahui alasan-alasan permohonan prodeo misalnya keluarga, tetangga, teman dekat, aparat desa, dll.

 

Langkah 4. Pengambilan Keputusan untuk Berperkara secara Prodeo

Majelis Hakim melakukan musyawarah mempertimbangkan dalil dan alat bukti yang berkaitan dengan permohonan prodeo dan jika dalam musyawarah tersebut Majelis Hakim menilai alasan Penggugat/Pemohon telah terbukti, maka Majelis Hakim memberikan keputusan dengan putusan sela yang isinya mengizinkan kepada Pemohon/Penggugat untuk berperkara secara prodeo.

Jika Majelis Hakim menilai alasan Pemohon/Penggugat untuk berperkara secara prodeo tidak terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim memberikan keputusan menolak permohonan Pemohon/Penggugat untuk berperkara secara prodeo. Maka Pemohon/Penggugat harus membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 1 bulan sejak putusan sela dibacakan.

Langkah 5. Proses Persidangan Perkara

Proses persidangan dilakukan sesuai dengan perkara yang diajukan berdasarkan tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam hukum acara sampai adanya putusan pengadilan yang salah satu isinya menyatakan membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama setempat.

3. Hak-hak pokok dalam persidangan

Berdasarkan SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Pasal 6 ayat 1 huruf c, hak-hak utama pencari keadilan :

- Berhak memperoleh Bantuan Hukum.

- Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum.

- Berhak segera diadili oleh Pengadilan.

- Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan.

- Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya.

- Berhak memberikan keterangan secara bebas di hadapan hakim.--

- Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa / penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia.

- Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.

- Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

- Bagi orang asing berhak menghubungi / berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan.

- Berhak menghubungi / menerima kunjungan dokter pribadinya dalam hal terdakwa ditahan.

- Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang.

- Berhak menghubungi / menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum.

- Berhak menghubungi / menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya.

- Berhak mengirim / menerima surat ke / dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya.

- Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan.

- Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.

- Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.

- Berhak segera menerima atau menolak putusan.

- Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.

- Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.

- Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.

- Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP.